KEBIJAKAN TENTANG PARIWISATA PADA MASA ORDE LAMA

Pada masa setelah kemerdekaan (Orde Lama), pembangunan ekonomi berdasarkan Pembangunan Nasional Semesta Delapan Tahun 1961-1969 yang ditetapkan melalui Ketetapan MPRS Republik Indonesia No. II/MPRS/1960 Tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969. Pada masa itu, pembangunan pariwisata belum menjadi perhatian pemerintah. Fokus pemerintah pada saat itu masih pada pembangunan dan pembenahan perekonomian nasional sehingga mampu berdiri sendiri (Esti, 2013 : 23-24).

Meski pariwisata masih belum menjadi fokus utama pembangunan masa Orde Lama, tetapi pada awal kemerdekaan dan di tengah berkecamuknya revolusi tahun 1946, dengan Surat Keputusan Wakil Presiden (Drs. Moh. Hatta) dalam lingkungan Kementerian Perhubungan, dibentuk Hotel dan Tourisme yang disingkat Honet. Tindakan pertama adalah mengganti nama hotel milik Belanda di Yogyakarta, Surakarta, Madiun, Cirebon, Sukabumi, Malang, Sarangan, Purwokertp, dan Pekalongan menjadi Hotel Merdeka.

Kemudian pada tahun 1952 dikeluarkan Keppres Pembentukan Panitia Inter-Departemental Urusan Tourisme. Tugas panitia ini adalah mengusahakan kemungkinan dijadikannya Indonesia sebagai Tourist Destination atau Daerah Tujuan Wisata (DTW). Paniti tersebut tidak dapat bekerja secara penuh karena pengurusnya sibuk dengan jabatan resminya. Berkaitan dengan hal tersebut dibentuklah organisasi bernama Serikat Gabungan Hotel dan Tourisme Indonesia disingkat Sergahti pada tahun 1953. Usia organisasi Sergahti tidak lama dikarenakan pengurusnya merasa gagal menjalankan misi, yakni mengosongkan penghuni tetap hotel.

Periode selanjutnya, yakni tahun 1955-1965 dapat dikatakan merupakan batu loncatan atau tonggak sejarah bagi perkembangan kepariwisataan di Indonesia. Ada beberapa peristiwa yang terjadi dan berpengaruh terhadap perkembangan kepariwisataan di Indonesia.

1.      Diselenggarakan Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung pada 18-24 April 1955.

2.      Bank Industri Negara (Menjadi Bank Pembagunan Indonesia atau Bapindo) mendirikan PT NATOUR Ltd. (National Hotels and Tourism Corp. Ltd.)

3.      Dibentuk Direktorat Pariwisata pada tahun 1955 dalam lingkungan Kementerian Perhubungan.

4.      Lahir Yayasan Tourisme Indonesia (YTI) yang non-komersial untuk membina dan mengembangkan industri pariwisata secara efektif guna menunjang perekonomian bangsa Indonesia.

Selain itu, dibentuk wadah tunggal swasta  yang bergerak di bidang kepariwisataan, yaitu Dewan Tourisme Indonesia (DTI) dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. H2/2/21 Tanggal 8 April 1957. Selanjutnya, dengan SK Menhub No. H2/3/19 tertanggal 14 Maret 1960 ditempuh jalan baru dalam kebijaksanaan kepariwisataan di Indonesia, yaitu dinamakan Tourisme Terpimpin. Seluruh akivitas pariwisata dianggap vital dan harus dikerjakan oleh Pemerintah.

Tahun 1962 juga merupakan batu loncatan atau tonggak sejarah bagi perkembangan kepariwisataan di Indonesia dengan munculnya Akademi Perhotelan di Bandung dan pada 5 Agustus 1962 di Jakarta diresmikan Hotel Indonesia milik pemerintah melalui PT Hotel Indonesia sebagai hotel bertaraf internasional pertama di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Esti. (2013). Pembangunan Kepariwisataan: Overview, Tantangan, dan Kebijakan

Pembangunan ke Depan. Jakarta: BAPPENAS. Diakses melalui perpustakaan.bappenas.go.id.

Kodhyat, H. (1996). Sejarah Pariwisata dan Perkembangannya di Indonesia.

Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.